A. Putra
MEDAN - Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis 3 tahun penjara pada bos judi slot, Jonny alias Apin BK (42), tampak menuai keanehan. Aneh karena vonis rendah dari tuntutan itu tak membuat lembaga hukum protes.
Setidaknya, itu yang terjadi pada LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Medan. "Saya belum mempelajari putusan (PN Medan soal vonis Apin BK) itu, " kata Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H., via WhatsApp, Kamis (29/6/2023) lalu.
Menjawab konfirmasi wartawan, Irvan kemudian minta waktu semalam guna menyiapkan statement. Tapi hasilnya, sama saja. "Maaf Bang, saya belum juga ada waktu mempelajari putusannya, " kata Irvan, Jumat (30/6/2023) siang.
Alhasil, temuan vonis PN Medan pada Selasa (27/6/2023) lalu itu membuat Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) bereaksi.
Tak tanggung, Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari A.M. Sinik, mendesak Mahmakah Agung (MA) segera memeriksa majelis hakim yang menangani perkara Apin BK. Menurutnya, vonis 'ringan' terhadap bos judi slot Sumut itu patut dicurigai.
"Secara logic, kita tak melihat keputusan (hakim) itu memenuhi rasa keadilan publik, " katanya, di Medan, Jumat (30/6/2023) siang.
Dia lalu memapar persoalan Apin BK secara sosial - ekonomi.
"Judi itu merusak moral. Semua agama melarangnya. Lihat kini maraknya judi slot. Di Medan saja, judi jenis online itu sudah masuk ke semua Kelurahan. Gerakannya massif, menggurita. Karena bukti itu, judi jelas sudah merusak akhlak anak bangsa ini, " katanya.
"Selain itu, " sambungnya, "judi juga telah merusak ekonomi. Perputaran uang yang besar ke perjudian melemahkan ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah."
"Nah sekarang, Apin BK yang sejak awal disebut bos judi slot terbesar di Sumut dan sudah ditahan sejak tahun lalu, divonis 3 tahun. Artinya, tak lama lagi dia akan bebas (penjara). Jadi kesimpulannya, hukuman terhadapnya membunuh rasa keadilan. MA harus memeriksa para hakim yang mengadili perkara Apin BK, "Dia, yang akrab dengan sapaan Ari Sinik, terus bercerita.
Menurutnya, publik Medan tahu Apin BK itu sosok yang tajir melintir. "Karena itu, sulit memastikan peradilan terhadapnya bebas dari praktik suap. Nah, kita tak ingin dunia peradilan negeri ini masih diisi oleh hakim-hakim yang dalam tanda petik gampang disuap, " bebernya.
Meski praktiknya telah disikat Polda Sumut, tokoh dikenal kritis ini juga menyebut LIPPSU tetap menyoal 'kerajaan 3-0-3' Apin BK. Terutama soal jejak bos judi itu dalam praktik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Apin BK itu terhubung dengan perjudian yang dikelola Aju alias Andi Jatmiko. Juga dengan Acai, orang tua Aju. Hasil penelusuran LIPPSU, duit triliunan (rupiah) Apin BK diduga masuk ke rekening Aju. Tapi kami belum menemukan kerja penyelidikan ke arah itu, " tandas Ari.
Disidang di PN Medan sejak Februari 2023 lalu, Apin BK diketahui akhirnya mendapat vonis 2 tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa. "Menjatuhkan hukum pidana 3 tahun penjara kepada terdakwa Apin BK alias Jonni, " kata majelis hakim diketuai Dahlan Tarigan, pada sidang Selasa (27/6/2023) lalu.
'Selain menjatuhkan pidana hukum penjara, terdakwa diwajibkan membayar denda Rp 100 juta, subsider 3 bulan kurungan, " imbuh majelis dengan hakim anggota, Fauzul Hamdi dan Lucas Sahabat Duha.
Apin BK ditangkap dalam pelariannya di Malaysia pada September 2022 lalu setelah sebulan sebelumnya personil Polda Sumut menggrebek markas judi onlinenya di Kompleks Cemara Asri, Deli Serdang. Karena praktik cuci uang ditemukan pada bisnis perjudiannya, polisi lalu menyita asetnya senilai Rp 157, 795 miliar.
Karmel 
Amry Pasaribu 
